Bengkulu - Menanggapi wacana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh Pemerintah Pusat, Pengurus Daerah KAMMI Bengkulu jemput Aspirasi Masyarakat, dan dipastikan akan melakukan aksi penolakan di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, pada hari Senin, 05 Agustus 2022.
Sebagaimana disampaikan Ketua Kebijakan Publik KAMMI Daerah Bengkulu, Aditya Andela Pratama, mereka akan melakukan aksi penolakan wacana kenaikan BBM dengan estimasi massa 200 orang.
"Kita sudah dengar keluhan rakyat, jadi Senin nanti kita akan gelar aksi kepung DPRD Provinsi Bengkulu dengan target massa aksi 200 orang. Tuntutan kita jelas tolak wacana kenaikan harga BBM. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah yang tak punya empati terhadap kondisi rakyat hari ini," kata Adit.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua Umum KAMMI Daerah Bengkulu, Ricki Pratama Putra, S.H.CPM, disampaikan bahwa yang mereka sudah jemput aspirasi rakyat untuk memperkuat alasan, bahwa memang wacana menaikan BBM belum tepat dilakukan, dan bertentangan dengan kemauan dan kemampuan rakyat.
“Ya, Benar, KAMMI Daerah Bengkulu melakukan Jemput Aspirasi, hal ini kami lakukan untuk memperkuat landasan menolak wacana kenaikan BBM. Karena kami ingin, apa yang kami suarakan benar-benar keinginan rakyat. Bukan hanya sekedar kajian teoritis dan keresahan akademis kami sebagai Mahasiswa," kata Ricki.
Ricki juga menyampaikan,bahwa wacana kenaikan BBM ini sangat mengkhawatirkan, karena bertentangan dengan kemauan dan kemampuan masyarakat, khususnya kemampuan masyarakat Bengkulu.
"Tentu kita yakin wacana ini, bertentangan dengan kemauan dan kemampuan rakyat banyak, ditambah kita khawatir bahwa kenaikan BBM akan berdampak pada terjadinya inflasi. Padahal kita sedang berjuang bersama memulihkan kembali perekonomian dampak dari Pandemi. Jika kenaikan harga ini tetap dilakukan artinya Pemerintah khianat terhadap rakyatnya," ujarnya.
Ricki juga menyinggung bahwa negara jangan terus-terusan menyengsarakan rakyat.
"Negara harusnya jangan terus-terusan menyengsarakan rakyat dengan terus menambah beban rakyat. Mestinya pemerintah bisa mawas diri dan objektif menilai situasi. Hentikan ambisi-ambisi tak jelas, utamakan kepentingan rakyat, bila soal keuangan yang jadi kendala, kenapa pemerintah tidak tunda saja proyek proyek strategis nasional yang menguras banyak uang rakyat itu, kalaupun mau potong gaji, potong gaji dan fasilitas para pejabat negara yang membebani APBN kita, tiadakan staf milenial yang hanya menghabiskan uang negara juga bisa dilakukan " tegas Ricki.
