.jpeg)
Bengkulu - Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia (BI) telah merumuskan berbagai kebijakan strategis terkait sistem pembayaran. Hal ini dilakukan agar tercipta sistem pembayaran yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal).
Kebijakan terkait sistem pembayaran tersebut adalah perpanjangan tarif transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) sebesar Rp2.900 hingga 31 Desember 2022, peluncuran BI-FAST yang mendukung transaksi pembayaran secara real-time dengan tarif transfer antar bank yang semula Rp6.500 menjadi Rp2.500, serta mendorong program 15 juta pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selain itu, dari sisi alat pembayaran non tunai, masyarakat telah memiliki berbagai pilihan seperti Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), internet banking, uang elektronik berbasis kartu dan berbasis server.
Dengan implementasi kebijakan tarif, program peningkatan penggunaan QRIS, dan tersedianya berbagai pilihan alat pembayaran, diharapkan akan semakin mendorong masyarakat dalam bertransaksi secara non tunai.
Baca Juga:
"BI pada tanggal 15 sampai dengan 20 Agustus 2022 menyelenggarakan Pekan QRIS Nasional (PQN), yang terdiri dari berbagai program yaitu sosialisasi dan edukasi, showcase QRIS, perlombaan, serta hiburan, yang diselenggarakan secara hybrid," ujar Plt Deputi Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Dhita Aditya Nugraha, Minggu (21/8/2022).
Program ini diharapkan dapat mendorong perluasan dan pertumbuhan penggunaan alat pembayaran non tunai terutama QRIS di Provinsi Bengkulu, sehingga akan terbentuk ekosistem ekonomi keuangan digital yang inklusif.
QRIS merupakan standarisasi transaksi kode QR di Indonesia sehingga seluruh pembayaran berbasis QR bisa saling digunakan, lebih cepat, dan lebih murah.
Sampai dengan triwulan II 2022, jumlah merchant QRIS di Provinsi Bengkulu mencapai 97.830 merchant. Adapun jumlah pengguna QRIS rata-rata bertambah 6.000 pengguna setiap bulannya dan total pengguna QRIS sampai dengan bulan Juni 2022 tercatat sebanyak 64.144 pengguna.
Jumlah tersebut perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong program 15 juta pengguna QRIS nasional dan mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui penciptaan ekosistem keuangan digital yang inklusif.
