Bengkulu - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi Bengkulu Marwan Ramis meminta pemerintah pusat menunda rencana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada Tahun 2023.
Menurutnya, kebijakan penghapusan tersebut akan ikut mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Ia meminta, pemerintah dapat terus melanjutkan pemberian insentif guna menjaga daya beli masyarakat, termasuk untuk tidak menghapus subsidi BBM ke pelaku usaha.
"Kalau bisa BBM jangan dihilangkan subsidinya, daya beli rakyat kecil di daerah masih sangat rendah," kata Marwan, Minggu (21/08).
Marwan menyebutkan penghapusan BBM Subsidi perlu dilakukan kajian yang mendalam terutama dalam hal dampak ekomomi terhadap masyarakat menengah bawah. Terlebih saat ini perekonomian masyarakat baru akan bangkit akibat dampak pandemi beberapa tahun belakangan.
Di samping subsidi BBM, Kadin juga meminta pemerintah untuk melanjutkan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan. Kemudian insentif untuk dunia usaha juga harus dilanjutkan, misalnya untuk menjamin kepastian berusaha dan insentif ke sektor perdagangan.
"Bansos dan insentif bagi dunia usaha harus terus dilanjutkan agar daya beli masyarakat tetap terjaga," tuturnya.
